Friday. July 30. 2010
  HOME Berita Desa Link Bulletin MUDIK Download Kontak Kami
Menu Utama
Tentang FPPD
Buku Terbitan FPPD
Bulletin MUDIK


 

MUDIK Edisi 6

| Salam Mudik | Forum Kita | Editorial | Opini | Sajian Utama | Sajian Utama2 |
| Kunjung Kampung | Kunjung Kampung2 | Tokoh Kita | Dialog Wong Cilik | Resensi Buku |
| Kolom Demokrasi Desa | Berita Desa | Berita Desa2 |

Salam Mudik

Mudik hadir kembali mengawali tahun 2006 dengan menyajikan berbagai informasi tentang pembaharuan desa. Isu yang diusung adalah Kedaulatan Pangan dalam pembaharuan desa. Isu ini diangkat bukan untuk asal berbeda, tetapi kami melihat ada korelasi (hubungan) yang erat antara pembaharuan desa dengan ketahanan pangan. Tata kepemerintahan desa (Village governance) yang dibangun harus mampu melayani dan menciptakan kesempatan kerja di bidang pertanian, khususnya pangan, secara lestari, arif dan mendaya-gunakan bahan baku lokal. Desa, meski di banyak tempat telah berubah menjadi “ajang” pertumbuhan industri (pabrik), pada hakikatnya adalah basis cadangan pangan nasional, masih sangat lekat dengan pertanian.

Akhir tahun 2005 lalu diselenggarakan pertemuan WTO (Organisasi Perdagangan Dunia) di Hongkong, membahas masalah perdagangan pangan internasional. Lebih dari 150 petinggi negara hadir dalam Pertemuan itu. Di tanah air, bencana alam dan kelaparan menelan banyak korban, dan kebanyakan dari mereka yang menjadi korban adalah orang desa. Tetapi apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah desa? Kelaparan (bencana), pangan dan pemerintahan desa, bagaimana ketiganya ini bisa dipertautkan?

Meski berbeda antara kedaulatan pangan dengan ketahanan pangan, sebaiknya (sementara ini) tidak usah diperdebatkan. Yang penting adalah adanya jaminan keamanan pangan bagi seluruh masyarakat, ada tanggungjawab negara untuk menyediakan pangan yang sehat, ada kebebasan petani untuk berproduksi dan mendapatkan proteksi (perlindungan) serta konsumen mendapatkan hakya secara adil dan sehat. Konsep ini masih dicita-citakan, karena kenyataan yang ada sangat berbeda. Petani yang bekerja memproduksi pangan dan tinggal di desa semakin lama semakin tidak mendapatkan perhatian karena kesejahteraannya semakin tertinggal jauh. Tanggungjawab dan perlindungan negara semakin kuat dialamatkan kepada pemerintah pusat dan daerah ketika ternyata pemerintah desa sebagai bagian pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat desa tidak mampu berbuat banyak.

Mudik menyajikan informasi tentang bagaimana asal mula kerusakan desa yang disebabkan oleh pembangunan pertanian yang meniru model revolusi hijau, termasuk dampaknya di lapangan. Ada pula berbagai alternatif baik dari kearifan masyarakat di Lebak atau gagasan teman dari Koalisi Rakyat untuk kedaulatan pangan (KRKP). Juga dilengkapi informasi Inpres perberasan yang sempat menghebohkan kita, dari 3 presiden di dalam suplemen. Selamat membaca.

Salam
Redaksi

 



Copyright © 2006 by Forum Pengembangan Pembaharuan Desa
Powered by XOOPS & 7dana.com