Sampai sekarang sikap negara terhadap otonomi desa tidak jelas, bahkan tidak ada pernyataan resmi bahwa desa mempunyai otonomi, hal ini bisa kita lihat dari banyaknya kritikan dan kekecewaan para aktivis, akademisi, maupun praktisi desa atas lahirnya UU 32/2004 khususnya yang mengatur tentang desa.

Misalkan pada posisi sekretaris desa yang diisi dari pegawai negeri sipil yang berarti akan menambah daftar panjang kehadiran negara di desa setelah Babinsa, dan akan menjadi alat pengontrol masyarakat desa dalam menjalankan demokrasinya sehingga ruang kelola rakyat akan menjadi lemah ketika berhadapan dengan negara. Apalagi pertanggungjawaban kepala desa langsung kepada Bupati sehingga akan terjadi penguatan negaranisasi desa dan legitimasi rakyat semakin lemah.

Menguatnya kembali peran negara (pemerintah pusat) dalam tata pemerintahan desa saat ini menjelaskan lebih lanjut kepada kita bahwa format pengaturan politik yang berlaku selalu menempatkan desa sebagai institusi yang tertindas dan tereksploitasi sehingga ketika keberadaan desa merupakan obyek politik kekuasaan, maka desa sebagai alat ekonomi dan politik masyarakat telah kehilangan surganya, bukan semata karena intervensi kekuasaan negara, tetapi juga karena proses komersialisasi dan dominasi pengetahuan serta teknologi.

Dalam jangkauan beragam literatur tentang hubungan antar-pemerintah dan pemerintah pusat-lokal memang ada banyak pendekatan yang berbeda terhadap isu otonomi dan kedaulatan lokal. Penganut ajaran Marx misalnya cenderung memfokuskan pada peran negara lokal dalam hubungannya dengan pemerintah nasional, pendekatan ini menyatakan bahwa otonomi lokal dibatasi oleh cara-cara kerja produksi kapitalisme bahwa isu lokal akan selalu tunduk pada kepentingan pemerintahan nasional untuk memelihara dan memperbaiki sarana produksi.

Pengelolaan negara yang membuat kesenjangan hubungan antara negara atas rakyat sebagai bentuk sikap anti demokrasi disebuah bangsa yang akan mendorong perubahan suatu format pengaturan politik, seringkali kejadian ini merupakan sebuah kondisi yang disengaja diciptakan dimana negara secara sengaja meninggalkan rakyat. Hal ini ditunjukkan dengan adanya indikasi bahwa praktik totalitarisme yang terjadi pada sebuah negara adalah pengejawantahan kepentingan pribadi sebuah rezim dengan membangun sebuah sistem yang sentralistik.

Namun ketika kita kembali melihat tentang konsep negara yang dimiliki saat ini memang memiliki masalah, tetapi akar permasalahannya tidak dikaji dan dilihat secara mendalam. Solusi yang diberikan hanyalah perampingan dan efisiensi negara supaya negara dapat menjadi mesin birokrasi yang lebih efisien. Disisi lain perubahan yang dilakukan hanyalah mengganti perundangan yang lama atau membuat perundangan yang baru supaya masalah mendesak dapat segera terselesai-kan, sehingga hal ini kecenderungannya merupa-kan perubahan kosmetik atau penggantian legitimasi bahasa yang satu dengan yang terjadi pada saat ini.

Perubahan dalam hubungan negara dan komunitas dapat dilakukan dengan mengubah asumsi dasar dan pemikiran ulang tentang posisi dan kedudukan negara dalam sebuah masyarakat bangsa. Hal-hal seperti dipaparkan diatas inilah yang bisa kita simak dari berapa catatan reflektif yang dilakukan oleh R. Yando Zakaria tentang upaya-upaya mengembalikan dan memulihkan otonomi desa kedalam pengakuan menurut konteks dan lokalitas yang ada tanpa harus terintervensi oleh kekuatan hegemoni negara.

Buku yang merupakan kumpulan berbagai makalah yang dipresentasikannya dalam forum-forum selain menambah khasanah dan wacana tentang pembaharuan desa, buku yang dilihat dari judulnya (”Merebut Negara”) bisa membakar semangat revolusioner kita ini, juga menjadikan kita untuk bisa melihat kembali sejauh mana peran negara dalam membangun otonomi desa yang sampai saat ini desa selalu dalam hegemoni supra desa yang dalam bahasa Yando harus direbut dan dikembalikan ke otonomi aslinya.

Rangkaian gagasan yang direfleksikan oleh Yando tetap berharap bahwa keberlangsungan negara ini mampu menata ulang kembali hubungannya dengan desa. Sebab dalam penelitiannya telah menunjukan bahwa sama sekali tidak ada alasan yang kuat untuk mengkhawatirkan pemberian otonomi penuh ini kepada komunitas desa, karena pengingkaran terhadap hak-hak otonomi komunitas desa inilah yang akan menjadi kayu bakar bagi gerakan-gerakan yang mengarah pada disintegrasi nasional itu sendiri.

Dan sekali lagi bahwa yang ingin ditegaskan Yando dalam bukunya ini adalah entitas suatu negara hanya relevan dalam suatu jangka waktu tertentu saja dan akan mengkhianati rasa keadilan komuniti, dan bahkan menindas perikemanusiaan, dalam konteks waktu yang lainnya. Karena itu negara-bangsa suatu hal yang harus diangankan haruslah diletakkan sebagai satu sasaran antara, bersifat sementara, tidak mantap, dan sama sekali tidak sakral. Hanya dengan begitu kita dapat lepas dari paradoks-paradoks kehadiran negara dan sesat pikir tentang (konsep) negara itu sendiri. Sehingga memang kita tidak perlu lagi merebut negara seperti judul dalam buku ini.

(lief)