Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) tidak hanya menjanjikan transformasi rantai pasok dan distribusi bantuan, tetapi juga memunculkan pertanyaan lama: seberapa siap tata kelola negara memastikan program ambisius ini berjalan bersih, efektif, dan berdampak nyata? 

Pemerintah, melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan, menegaskan bahwa rekrutmen SDM untuk Koperasi Merah Putih merupakan langkah strategis yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyebut program ini sebagai “investasi SDM terbesar” yang diarahkan langsung untuk memperkuat desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Peran koperasi desa tidak sekadar administratif, melainkan menjadi ujung tombak dalam memotong rantai distribusi yang panjang—yang selama ini kerap merugikan petani dan masyarakat kecil. Dalam skema ini, koperasi akan bertindak sebagai offtaker, menyerap hasil produksi masyarakat ketika harga pasar jatuh di bawah standar yang ditetapkan pemerintah.

Ambisi besar tersebut juga diiringi oleh skala rekrutmen yang luar biasa. Pemerintah membuka 35.476 formasi, terdiri atas 30.000 manajer koperasi desa dan 5.476 pegawai untuk kampung nelayan. Antusiasme publik melampaui ekspektasi: lebih dari 639.000 pelamar mendaftar, dengan sekitar 483.648 orang lolos seleksi administrasi. 

Angka ini mencerminkan dua hal sekaligus. Pertama, tingginya minat masyarakat terhadap peluang kerja, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global dan tren pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor. Kedua, besarnya ekspektasi terhadap program pemerintah yang menjanjikan peran strategis di level akar rumput.

Dari sisi status kepegawaian, pemerintah menegaskan bahwa peserta yang lolos bukanlah ASN, melainkan pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menteri PANRB Rini Widyantini menjelaskan bahwa skema penggajian dan status kepegawaian akan mengikuti sistem BUMN, khususnya melalui entitas Agrinas Pangan. 

Hal ini menjadi pembeda penting, karena selama ini banyak masyarakat yang menganggap rekrutmen pemerintah identik dengan CPNS atau PPPK. Dengan status sebagai pegawai BUMN, fleksibilitas pengelolaan SDM diharapkan lebih tinggi, meski di sisi lain juga memunculkan pertanyaan tentang kepastian karier jangka panjang.

Bahwa setelah masa dua tahun, para pegawai akan bertransisi menjadi tenaga koperasi. Artinya, keberlanjutan karier mereka sangat bergantung pada kinerja koperasi itu sendiri. Model ini mencerminkan pendekatan semi-korporasi dalam pembangunan desa, yang menggabungkan prinsip bisnis dan pelayanan publik.

Sejumlah pengamat melihat potensi risiko yang tidak bisa diabaikan. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah menilai bahwa program ini tidak lepas dari potensi politisasi, mengingat sifatnya yang top-down dan melibatkan intervensi pemerintah yang kuat. Menurutnya, kebijakan yang bersifat elitis berpotensi menciptakan ruang tertutup dalam proses rekrutmen, meskipun secara formal diklaim transparan. 

Dia mengingatkan bahwa tanpa pengawasan publik yang kuat, proses seleksi dapat dipersepsikan sarat kepentingan, yang pada akhirnya merusak kepercayaan masyarakat. Kekhawatiran ini bukan tanpa dasar. Studi dari berbagai lembaga, termasuk Transparency International, menunjukkan bahwa sektor rekrutmen publik sering kali menjadi titik rawan praktik korupsi dan nepotisme, terutama dalam program berskala besar.

Keberhasilan Koperasi Merah Putih tidak bisa diukur hanya dari aspek SDM, tetapi harus dilihat secara sistemik—mulai dari tata kelola, daya saing dengan sektor swasta, hingga dampaknya terhadap ekosistem ekonomi lokal. Hal ini relevan mengingat koperasi akan beroperasi di tengah persaingan dengan ritel modern dan jaringan distribusi yang sudah mapan. Tanpa strategi yang tepat, koperasi berisiko tidak mampu bersaing, atau bahkan menimbulkan distorsi pasar. 

Selain itu, pelajaran dari program pemberdayaan sebelumnya juga menjadi catatan penting. Banyak program serupa gagal karena lemahnya tata kelola dan penegakan hukum. Oleh karena itu, Trubus menekankan perlunya kerangka hukum yang kuat untuk memastikan kepatuhan dan mencegah penyimpangan. 

Dalam konteks makro, program ini sejalan dengan upaya pemerintah mendorong pemerataan ekonomi. Data menunjukkan bahwa kontribusi desa terhadap PDB nasional masih relatif kecil dibandingkan potensinya. Dengan memperkuat koperasi sebagai institusi ekonomi lokal, pemerintah berharap dapat menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru di luar kota besar. Namun, keberhasilan program ini pada akhirnya akan ditentukan oleh implementasi di lapangan. Rekrutmen besar-besaran hanyalah langkah awal. 

Tantangan sesungguhnya adalah memastikan bahwa SDM yang terpilih mampu menjalankan fungsi strategisnya secara efektif, sekaligus menjaga integritas dalam pengelolaan sumber daya.