FPPD - Forum Pengembangan Pembaharuan Desa

FORUM DESA NUSANTARA, 8-9 FEBRUARI 2014, DESA SAMBAK, KAJORAN, MAGELANG

Desa merupakan bagian penting dari Indonesia yang sudah ada sebelum kemerdekaan Indonesia dideklarasikan pada 17 Agustus 1945. Desa hidup sebagai entitas kultural yang mengejawantah dalam sistem tata kelola masyarakat yang bercorak pastisipatif. Dengan definisi identitas kulturalnya, desa memiliki corak yang tidak tunggal. Keragaman kebudayaan turut menentukan keragaman bentuk desa di tanah air. Apresiasi tentang keberadaan desa sebagai entitas kultural dan pemerintahan telah diakomodir dalam undang-undang Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Sebagai satu entitas kebudayaan dan pemerintahan, desa memiliki kekayaan sumber daya sosial yang memadai untuk menjadi infrastruktur pengembangan masyarakat dan pembangunan di lingkup masyarakatnya. Nilai-nilai kultural yang melekat pada desa, salah satunya, mampu menjadi motor penggerak pengembangan desa yang dilakukan secara mandiri dan partisipatif.

Secara administratif desa berhubungan langsung dengan warga selaku penerima manfaat tata layanan publik yang dikelola. Pada tataran ini, kekayaan kultural desa idealnya dapat memerkuat proses tata kelola pelayanan publik. Selain mengacu pada UU 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, desa memiliki potensi kultural seperti yang dapat memaksimalkan tata pelayanan, seperti nilai gotong-royong. Terbitnya aturan-aturan spesifik yang mengatur tata kelola pelaksanaan pelayanan masyarakat, idealnya dapat bertemu dengan prinsip-prinsip kultural yang telah terlebih dahulu ada. Keterbukaan informasi publik yang tertuang melalui Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 di lain sisi menjadi salah satu penguat keterbukaan yang kerap terlabih dahulu hidup sebagai tatanan umum pada masyarakat desa. Keterbukaan dapat tercermin dari pengelolaan pembiayaan rumah ibadah yang diselenggarakan secara terbuka.

Desa memiliki modal besar untuk mendorong upaya-upaya perubahan sosial, terutama membangun pemenuhan kebutuhan warganya. Desa pun kaya aspek pengetahuan yang dapat menjadi bahan pembelajaran pembangunan, pengembangan komunitas, dan penataan ekonomi warga. Sebagai contoh, desa umumnya memiliki keunikan sumber daya ekonomi dengan model pengelolaan yang beragam. Desa mampu memetakan dan mengembangkan produk, menata pasar dalam dan luar desa dan mampu mengembangkan lumbung desa.

Keunggulan desa lainnya adalah semangat partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Warga mendapat jaminan untuk terlibat langsung mulai proses perencanaan, pelaksanaan sampai  pengawasan pembangunan di desa. Tradisi tolong-menolong, bersama membangun, persaudaraan, gotong-royong, adat-istiadat, berkesenian dan penggunaan bahasa lokal menjadi modal dasar keterlibatan warga dapat terus berjalan. Selain itu, ada praktik perlindungan hak-hak warga dan kelompok rentan masih terjaga dengan baik sebagai khasanah kearifan lokal.

Peran desa untuk menunjang pembangunan secara lebih luas sangatlah sentral. Desa secara administratif berhubungan langsung dengan warga selaku penerima manfaat tata layanan pemerintah. Tata layanan pemerintah diselenggarakan dengan memperhatikan beberapa aspek, seperti ketersediaan informasi tentang prosedur, tata cara pelayanan yang jelas dan biaya administrasi yang sesuai (KepmenPAN no 26 tahun 2004). Selaras dengan komitmen tersebut, pemerintah desa harus mampu melayani kebutuhan masyarakat dengan cepat, akurat, dan murah.

Perkembangan teknologi dan keterbukaan informasi memberikan peluang bagi desa untuk ikut serta membicarakan tata kelola sumber daya secara mandiri. Kemunculan pewartaan warga memberikan harapan baru bagi desa untuk menuliskan pengalaman, sumber daya, dan kekayaan pengetahuan secara mandiri. Pewartaan warga memungkinkan desa memberitakan hal-hal yang selama ini tak muncul dalam media-media arus utama soal desa.

Desa kini berpotensi untuk mengembangkan media mandiri untuk memfasilitasi proses tata kelola dan keterbukaan informasi publik. Hadirnya domain desa.id memperbesar kemandirian desa untuk masuk ke ranah keterbukaan informasi. Desa dapat menjadi pionir dan contoh pembelajaran tata kelola pemerintahan yang transparan.

Selain itu, isu-isu perdesaan perlu didekatkan secara lebih masif kepada masyarakat oleh media arus utama. Keteraksesan media ini menjadi salah satu alasan mengapa keterlibatan media arus utama tetap perlu dilibatkan. Guna membangun keterlibatan tersebut, media arus utama perlu diletakkan sebagai salah satu rekan strategis desa. Upaya memperkenalkan entitas desa kepada pewarta dan media arus utama masih perlu turut dilakukan. Pengenalan sudut pandang yang tepat tentang desa kepada pewarta media arus utama menjadi bagian lain yang perlu dilakukan.

Dilatarbelakangi pemikiran mengenai pentingnya keberadaan dan peran strategis desa tersebut, akan digelar Forum Desa Nusantara selama dua hari, pada tanggal 8 dan 9 Februari 2014 di  Desa Sambak, Kajoran, Magelang. Forum Desa Nusantara diselenggarakan secara bersama oleh ACESS, INFEST, IRE, FPPD, Yayasan Umar Kayam, Jaringan Radio Komunitas Jawa Tengah, Jaringan Radio Komunitas Indonesia, Sangkala JRKI, Combine, Joglo TV, APMD, Pena Desa, dan SIAR Jogja.

Kegiatan ini secara umum bertujuan untuk membangun situasi pengarusutamaan isu perdesan yang massif dengan kolaborasi antara aktor media arus utama, pemerintah desa, organisasi masyarakat sipil dan pewarta warga desa. Semakin banyak informasi tentang desa diharapkan dapat mempercepat proses pertukaran pengetahuan antar desa  serta memperluas keterlibatan pelbagai aktor lain. Forum Desa Nusantara ini diadakan untuk memperkuat kapasitas pemerintah desa dalam tata kelola pemerintahan desa pengarusutamaan isu pedesaan. Secara khusus bertujuan untuk mengarusutamakan isu pedesaan, memperkuat kapasitas pemerintah desa dalam tata kelola pedesaan sesuai dengan UU Desa, memperluas keterlibatan media komunitas dan media arus utama dalam penginformasian isu pedesaan, membangun kerja kolaboratif antar desa, memperkuat kapasitas pemerintah desa tentang tata kelola keterbukaan informasi publik melalui media informasi desa.

Forum Desa Nusantara akan diikuti seribu peserta dari media komunitas dan perwakilan pemerintah desa di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta serta 150 peserta untuk loka latih. Hari pertama, Sabtu 8 Februari 2014 kegiatan diawali dengan talkshow dengan tema UU Desa untuk Penguatan Desa dilanjutkan penanaman pohon bersama, sarasehan dan dialog tentang isu pedesaan, dan pertunjukan seni. Hari kedua, Minggu, 9 Februari 2014, acara dimulai dengan sarapan pagi ramah tamah, dilanjutkan loka latih tata kelola dan kewenangan desa dalam UU Desa, loka latih pengelolaan dan pengembangan BUM Des, loka latih pengelolaan keuangan dan aset desa, loka latih sistem informasi dan pengembangan media di desa, dan perumusan rekomendasi bagi implementasi UU Desa.

kirim ke teman | versi cetak

 

Senin, 20 Januari 2014 16:24:53 - oleh : admin

Informasi "Forum Desa Nusantara, 8-9 Februari 2014, Desa Sambak, Kajora" Lainnya