Forum Desa - Selama ini Desa masih bertumpu anggaran dari Pusat maupun Daerah. Pusat seperti Dana Desa (DD), sedangkan dari Daerah berupa ADD (Alokasi Dana Desa), dan berbagai dari perimbangan dan bantuan lainnya. Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal) Margomulyo, Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman, menyoroti adanya penurunan drastis pada alokasi Dana Desa transfer APBN yang kini nilainya merosot hingga menyisakan seperlima dari besaran anggaran tahun-tahun sebelumnya. Maka jajaran Pemerintah Kalurahan memutar keras otak untuk penghematan maupun mencari sumber pendapatan lain.

Maka Pemerintah Kalurahan mengadakan Penjaringan Aspirasi Masyarakat untuk program kerja tahun 2027 di Gedung Serbaguna Kalurahan Margomulyo, Jumat (22/5/2026). Forum tahunan ini dihadiri secara inklusif oleh seluruh perwakilan lapisan masyarakat sipil. Mulai dari pengurus RT dan RW se-Margomulyo, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMKal), Karang Taruna, PKK, kader kesehatan, Linmas, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), kelompok pelaku UMKM, hingga perwakilan penyandang disabilitas. Hadir pula Lurah beserta pamong kalurahan, serta pendamping dari unsur Babinsa dan Bhabinkamtibmas guna mengawal jalannya perumusan rencana pembangunan jangka menengah desa tersebut.

Supriyadi, Ketua BPD atau BPKal mendorong pamong dan tokoh masyarakat untuk aktif melobi dan membangun jejaring komunikasi politik dengan para anggota DPRD tingkat kabupaten maupun provinsi. Sinergi ini dinilai menjadi draf solusi alternatif yang paling instan guna menggaet dukungan pendanaan melalui jalur Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang bersumber dari Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) Dewan untuk mendanai proyek fisik yang tertunda.

Lurah Margomulyo, Eko Puji Mulyanto, mengakui bahwa draf langkah kemandirian keuangan melalui optimalisasi Pendapatan Asli Desa (PAD) telah diupayakan secara maksimal oleh jajarannya. Pemerintah kalurahan sudah mencoba melakukan diversifikasi usaha dengan menyuntikkan modal ke Badan Usaha Milik Kalurahan (Bumkal) serta merencanakan revitalisasi pasar desa, namun deviden yang dihasilkan diakui belum mampu menutup lubang defisit akibat pemangkasan dana transfer pusat tersebut.