FPPD - Forum Pengembangan Pembaharuan Desa

Teknokratisasi Desa

Oleh: Dr. Sutoro Eko Y, Begawan/Guru Desa

Alkisah ada orang yang rajin shalat Jumat dari masjid ke masjid. Setiap pulang orang itu berhasil mencuri sandal atau sepatu bagus. Suatu ketika dia berhasil mencuri motor, dan kian sering sukses dapat curian motor. Pihak yang dicuri pasti marah-marah. Tetapi apa mau dikata.

Kisah lain, sekelompok orang antah berantah, mengontrak rumah tinggal yang dekat sebuah masjid. Mereka rutin shalat di masjid itu. Pelan tapi pasti mereka sukses "mencuri" dan "menguasai" masjid. Tradisi masjid berubah drastis, dan diikuti banyak orang.

Dua bentuk pencurian itu analog dengan pencurian dalam dunia politik pemerintahan. Pencurian yang dilakukan politisi serupa dengan pencurian sandal, sepatu dan motor. Banyak orang mencaci maki politisi pencuri itu, dengan sebutan politisi busuk, oligarkhi yang berkhianat, bandit, koruptor dan lain-lain.

Pencurian yang dilakukan teknokrat (aktor yang berkuasa dengan pengetahuan, teknik, teknologi, perangkat, data, informasi, indikator, statistik) serupa dengan "pencurian" masjid. Teknokrat adalah "pencuri" kedaulatan rakyat.

Siapa teknokrat? Dulu teknokrat hanya sebatas para menteri ekonom yang menjadi alat penguasa untuk pegang kendali kebijakan pembangunan dan modernisasi birokrasi. Selama era reformasi teknokrat begitu massif yang hadir sebagai kekuasaan (tirani baru). Teknokrat bukan hanya Mafia Berkeley dan ahli warisnya, yang pernah dituding oleh Rizal Ramli dan Revrisond Baswir, sebagai biang krisis ekonomi 1997/98. Neoliberalisme, yang berjaya selama empat dekade, telah mendidik dan memproduksi banyak teknokrat: ekonom, perencana, perekayasa sosial, konsultan, ahli pembangunan, ahli manajemen publik; yang semuanya masuk atau berhubungan dengan negara.

Secara personal para teknokrat tampil pintar, bergelar tinggi dan banyak, bersih, berintegritas dan antikorupsi. Nalar teknokrat adalah efisiensi, depolitisasi, teknikalisasi, standarisasi, instrumentalisasi, maksimalisasi produktivitas. Sebagai mesin antipolitik, teknokrat menghindari kata kunci demokrasi, rakyat, kepentingan rakyat, uang rakyat, daulat; sebaliknya lebih suka pada good governance, tatakelola, uang negara, program, kinerja, output, outcome dan seterusnya.

Mereka biasa melakukan penyederhanaan masalah yang kompleks, tetapi membuat rumit tindakan operasionalnya. Bagi mereka cara itu lebih penting ketimbang hakekat dan substansi masalahnya.

Contoh. Demokrasi adalah perkara kompleks tetapi disederhanakan menjadi elektokrasi yang harus efisien. Teknokratisasi membuat elektokrasi menjadi perkara teknis yang rumit: syarat partai, daftar pemilih, dapil, surat suara, kotak suara, cara memilih, dll. Debat soal demokrasi bukan pada hakekat tetapi pada prosedur teknis.

Perkara desentralisasi dan otonomi daerah juga disimplifikasi menjadi pembagian urusan, susunan kelembagaan, SDM, dll. Hakekat otonomi (kekuasaan, kewenangan dan diskresi) dikalahkan dengan perangkat teknis good governance, atas nama mencegah korupsi. Tetapi kontrol teknokratis sekarang malah membuat musim gugur reformasi daerah yang pro rakyat; sungguh berbeda dengan kondisi 2000-2005.

Bagi teknokrat, perencanaan adalah segala-segalanya. Dokumen perencanaan dirancang secara canggih menurut nalar teknokrat, yang tentu antipolitik dan tidak relevan dengan hajat hidup orang banyak.

Teknokratisasi pasti merambah dalam kehidupan desa. Desa disederhanakan menjadi program dana desa. Operasionalisasinya - mulai dari perencanaan, penganggaran, tata usaha, sistem keuangan, sampai laporan - yang begitu rumit.

Akhirnya, teknokrat memiliki niat baik dan kehendak untuk memperbaiki, tetapi karena mengandung kontradiksi, maka membuahkan akibat buruk yang tidak disengaja. Meskipun kerja teknokrat menghasilkan produktivitas tinggi, tetapi yang menikmatinya bukan orang banyak dan orang kebanyakan.

kirim ke teman | versi cetak

 

Jum`at, 13 Juli 2018 08:50:32 - oleh : admin

Informasi "" Lainnya