Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD) merupakan arena untuk menyemai gagasan dan mendorong gerakan pembaharuan desa. Sebagai forum terbuka, FPPD merupakan arena bagi proses pembelajaran dan pertukaran pengetahuan, pengalaman multipihak, yang memungkinkan penyebarluasan gagasan pembaharuan desa, konsolidasi gerakan dan jaringan, serta kelahiran kebijakan yang responsif terhadap desa

Sasaran pengaturan yang dikemukakan dalam naskah akademik ini mencakup:

1. Memberikan kejelasan dan kebenaran atas ”otonomi Desa” (kedudukan, format, hak, kewenangan, dan fungsi Desa) di tengah-tengah keragaman dan keunikan lokal.
2. Memberikan kejelasan dan pandu arah mengenai pembentukan, penggabungan, dan pemekaran Desa, serta perubahan status dari Desa menjadi keluarahan.
3. Membentuk kembali format demokrasi dalam susunan dan tata pemerintahan Desa; termasuk akuntabilitas pemerintah Desa.
4. Memberikan aspek teknokratis dalam susunan dan fungsi perangkat Desa tanpa mengabaikan konteks lokal;
5. Menyusun kedudukan dan disain institusional atas perencanaan dan keuangan Desa;
6. Menegaskan kembali tentang sumber-sumber ekonomi dan pembangunan Desa; termasuk tatakelola sumberdaya alam.
7. Memperjelas skema hubungan kerjasama Desa.
8. Menyusun disain kelembagaan pembinaan dan pengawasan pemerintah terhadap Desa.

Penulisan naskah akademik ini dimaksudkan untuk memberikan justifikasi akademik (historis, filosofis, konseptual, sosiologis, politik dan yuridis) atas penyusunan RUU Desa. Tujuan besarnya adalah memberikan sikap-komitmen politik baru dan arah kebijakan yang betul-betul berpihak pada upaya pencapaian desa yang mandiri, demokratis dan sejahtera, yang semua ini menjadi fondasi lokal atas terbangunnya NKRI yang kuat, demokratis dan desentralistik.

Adapun sasaran pengaturan yang dikemukakan dalam naskah akademik ini mencakup: (a) memberikan kejelasan dan kebenaran atas otonomi desa (kedudukan, format, kewenangan, dan fungsi desa) di tengah-tengah keragaman dana keunikan lokal (b) membentuk kembali format demokrasi dalam susunan dan tata pemerintahan desa; (c) memberikan aspek teknokratis dalam susunan dan fungsi perangkat desa tanpa mengabaikan konteks lokal; (d) menyusun disain institusional atas perencanaan dan keuangan desa; (e) menegaskan kembali tentang sumber-sumber ekonomi dan pembangunan desa; dan (f) memperjelas skema hubungan kerjasama antar desa serta antara desa dengan kecamatan.